Bondowoso.Suarakeadilan.Com.Meskipun Pemerintah telah menegaskan bahwa Kepala Desa tidak diperkenankan atau dilarang keras mengelola langsung uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan Dana Desa,namun hal tersebut tidak membuat gentar para oknum Kepala Desa yang masih saja melanggarnya demi mencari keuntungan pribadi.
Sedangakan menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, kepala Desa tidak dibenarkan ikut membelanjakan, mengelola, atau memegang uang BUMDes. Dana penyertaan modal dari Dana Desa (DD).harus ditransfer langsung ke rekening BUMDes dan dikelola oleh pengurus BUMDes sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui,”katanya.
Larangan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang menegaskan bahwa organisasi BUMDes terpisah dari pemerintah Desa dan memiliki struktur tersendiri, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selain itu, larangan Kepala Desa mengelola uang BUMDes juga tertuang dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 UU Desa yang dengan tegas dan jelas mengatakan ; Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, merugikan kepentingan umum, dan melakukan tindakan korupsi,”ujarnya.
Sementara ditempat terpisah Ketua Bumdes Desa Kejayan Kecamatan Pujer Pak Wawan saat dikonfimasi oleh Media ini melalui Watshapp miliknya mengatakan bahwa,Dana Bumdes Sebesar Rp 230 juta.Keuangannya tidak dipegang saya sejak dicairkan pada tahun anggaran 2025, semua dipegang Kepala Desa Kejayan Molyadi sampai saat ini,”ungkapnya.(Senin.9/11/2026).
Ditambahkan lagi oleh Pak Wawan Ketua Bumdes Desa Kejayan Pujer Penyertaan Modal dari Dana Desa (DD)Tahun Anggaran 2025.
Rencananya mau dialokasikan untuk program Ketahanan Pangan ayam bertelur sebanyak 750 ekor tidak direalisasikan (tidak dibelanjakan) Karena uangnya dipegang Kepala Desa Kejayan Molyadi ,” tutupnya.(Dar).Bersambung.
